Xinjian, Luka Umat Islam

Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai dan berkasih sayang adalah ibarat satu tubuh, apabila satu organnya merasa sakit, maka seluruh tubuh akan sulit tidur dan merasa demam (H.R Muslim)

Sejarah kembali menorehkan darah umat Islam, kini giliran Xinjiang China yang menewaskan ratusan Umat Islam Uighur. Peristiwa itu terjadi pada 5 Juli 2009 bermula dari aksi damai yang dilakukan oleh muslim Uighur atas perlakuan saudara mereka, berakhir dengan tindakan anarkis aparat keamanan China. Tindakan refresif aparat terus berlanjut, hingga hari ini 30 ribu tentara dan militer mengepung Xinjiang Sholat jumat dilarang, masjid-masjid sampai sekarang sepi, umat Islam tidak berani datang ke masjid dan sekolah-sekolah Islam ditutup.

Peristiwa Xinjiang ini menggambarkan bahwa umat Islam minoritas di manapun mesti mendapatkan perhatian yang serius oleh dunia Islam. Muslim minoritas sesungguhnya dalam keadaan menderita, hidup dalam tekanan, penindasan dan perlakuan diskriminatif dari penguasa. Seperti yang terjadi di wilayah minoritas muslim lainnya Thailand Selatan, Philipina Selatan, Rohingnya, Myanmar, Jammu Khasmir dan lainnya Slogan kebebasan, keadilan, persamaan dan perlakuan non diskriminasi dari demokrasi, HAM yang dikumandangkan negara-negara maju hanyalah omong kosong.

Di tengah kenestapaan kaum muslim Uighur atau Muslim Xinjiang umumnya, mengapa respon kaum muslim di negara lain sangat minimal? Tidak seperti penyerangan Israel terhadap palestina hampir semua negara/ormas Islam ikut berbicara dan membantu. Dengan berbagai pernyataan kutukan, pemutusan hubungan bilateral dengan Israel sampai ikut langsung membantu para Mujahidin palestina dengan pengiriman tim pengobatan bahkan ada yang langsung ikut berjihad melawan tentara Israel.

Pada pristiwa Xinjiang ini, Negara-negara Muslim lebih khawatir merusak ikatan dagang yang menguntungkan dengan Cina atau khawatir mengundang perhatian yang bakal mengganggu stabilitas politik antar negara. Karena itu tidak heran kalau Rebiya Kadeer, wanita penguasa asal xinjiang yang kini tinggal di Washington Dc setelah enam tahun ditahan dalam penjara Cina, menyesalkan sikap membisu banyak negara Muslim.

Tidak bedanya, Indonesia pun termasuk negara yang membisu pada pristiwa ini, Dubes RI untuk China Sudrajat dalam hal ini mengatakan bahwa “Apa yang terjadi di Xinjiang adalah urusan dalam negeri China dan kita menghormati kedaulatannya dan tidak akan campur tangan masalah itu,” Ditegaskan pula bahwa Indonesia sejak dahulu berprinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri China, baik itu masalah separatisme yang terjadi di Xinjiang, di Tibet maupun Taiwan. Dubes Sudrajat menggambarkan bahwa hubungan diplomatik RI-China saat ini dalam posisi yang sangat baik, dimana para pejabat tinggi negara kedua negara intens melakukan berbagai komunikasi dan kerjasama berbagai bidang. Pertemuan tingkat tinggi pejabat kedua negara dilakukan pada 1 Juli ketika Menlu Hassan Wirajuda dan Menlu Jiang Jiechi di Beijing menandatangani kerjasama naskah ekstradisi kedua negara yang merupakan tindak lanjut Kerjasama Strategis RI-Rhina yang ditandatangani kedua presiden di Jakarta 2005 (Republika Online12 Juli 2009).

Sikap Indonesia dalam pristiwa Xinjiang ini sangat jelas, lebih khawatir merusak ikatan dagang yang menguntungkan dengan Beijing atau khawatir mengundang perhatian yang bakal mengganggu stabilitas politik antar negara daripada mengamalkan pesan-pesan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan (Pembukaan UUD 1945). Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 ini seharusnya menjadi pijakan bagi penyelenggara negara dalam mengambil kebjikan luar negeri dengan tidak berkompromi terhadap tindakan yang tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Peristiwa Xinjiang sangat jelas bukan hanya sekedar konflik anatar suku seperti yang dikemukakan oleh pemerintah Cina. Peristiwa Xinjiang ini merupakan puncak terhadap politik rasialis yang direkayasa dan dipelihara semenjak rezim komunis berkuasa pada 1949. Rebiya Kadeer menyebutkan tindakan penguasa Cina itu sebagai culture genosida terhadap etnis Uighur. Tahun 1957 dan 1966 seiring revolusi yang dipimpin oleh Mau Zedong, keyakinan dan budaya Uighur kembali dihancurkan. Para pemimpin intelektual lokal ditahan, yang melawan dibunuh. Pada 1991 terjadi konflik antara suku han dan Uighur puncaknya terjadi pembantaian etnis Uighur di Gulja, Xinjiang pada 5 Februari 1997 silam. Laporan amnesty Internasional waktu itu menyebutkan jumlah orang yang tewas pada peristiwa itu ribuan. Pada 2008 Cina pun memanfaatkan perang melawan terorisme yang dipimpin Amerika Serikat, dengan alasan mensukseskan Olimpiade Beijing 2008, menjelang pesta olahraga dunia itu kaum Uighur kembali mengalami tekanan yang luar biasa berat. Penagkapan dan pembunuhan dilakukan oleh tentara Cina untuk mencegah dukungan terhadap mereka. Sikap refresif itu berhasil membatasi ruang gerak Islam disana, sekaligus menciptakan lebih banyak ketegangan etnis. (Republika, 15 Juli 2009)

Xinjiang adalah masalah Internasional. Sungguh disana ada kekerasan, ada tindakan melecehkan nilai-nilai kemanusian, ada penodaan terhadap demokrasi serta hak-hak dasar manusia, ada pelanggaran HAM berat oleh aparat Cina yang bisa disamakan sebagai genosida oleh PM Turki ada pembersihan etnik secara perlahan-lahan disana dan juga penghilangan warisan budaya secara massif. Negara-negara muslim dan PBB tidak bisa berdiam diri. Pemerintah Cina harus didesak untuk menciptakan keadilan, membuka lapangan kerja, memberi kebebasan dalam mengenyam pendidikan, serta menjalankan aktivitas agama mereka sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.

[Penulis: Ahmad Basori, Staf Dept Kajian dan Jaringan Isu Strategis PB PII]